Ringkasan: HIPMI mengusulkan plafon KUR naik dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Organisasi ini juga meminta akses KUR dipermudah dan insentif pajak bagi UMKM diperkuat. Di sisi lain, pemerintah menaikkan target KUR 2027 menjadi Rp325 triliun dan menjadikan PPh final 0,5% berlaku tanpa batas waktu bagi pelaku usaha tertentu.
Pengusaha muda dan pelaku UMKM sering bertanya apa sebenarnya yang diminta HIPMI kepada pemerintah. Pertanyaannya wajar, karena permintaan itu muncul di banyak forum dan tidak tertulis dalam satu dokumen. Artikel ini merangkum permintaan HIPMI soal insentif pajak dan KUR, lengkap dengan sumber dan tanggalnya. Artikel ini juga menjelaskan aturan yang sudah berlaku, supaya pembaca bisa membedakan usulan dari kebijakan.
Apa yang diminta HIPMI untuk UMKM dan pengusaha muda?

HIPMI meminta tiga hal: plafon KUR naik dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar, proses KUR yang lebih mudah dan transparan, serta penguatan insentif pajak bagi UMKM dan sektor padat karya. Permintaan itu disampaikan pimpinan BPP HIPMI dalam beberapa forum sepanjang 2025 dan 2026.
Dua kata kuncinya adalah “usulan” dan “diperluas”. Sejauh yang tercatat dalam sumber yang diperiksa, plafon Rp2 miliar masih berstatus usulan, bukan aturan.
Siapa HIPMI dan mengapa usulannya diperhatikan

Menurut Liputan6, HIPMI beranggotakan sekitar 30 ribu pengusaha di tingkat pusat dan 38 Badan Pengurus Daerah (BPD). Ketua Umum Ade Jona Prasetyo menyebut mayoritas anggotanya adalah pelaku UMKM. Setiap BPD, katanya, wajib membina sedikitnya 100 UMKM.
Jona terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029 dalam Munas XVIII di Bandar Lampung. Jadi, usulan yang muncul sejak pertengahan 2026 mencerminkan agenda kepengurusan yang baru.
Usulan KUR: plafon Rp2 miliar dan akses lebih mudah

Usulan paling konkret datang pada 22 Juni 2026. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Jona meminta plafon KUR dinaikkan dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Rapat itu juga dihadiri Kadin Indonesia dan Apmikimmdo, menurut Liputan6.
Alasannya soal kenaikan kelas. “Gimana mau naik kelas, kalau usahanya hanya dikasih KUR Rp 500 juta,” kata Jona. Ia menyebut pelaku usaha yang sudah mentok di plafon itu terpaksa pindah ke kredit komersial. Jona juga menyatakan UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Angka itu adalah klaim yang ia sampaikan di forum tersebut.
Anggota BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo memberi catatan berbeda. Program KUR sudah berjalan 17 tahun, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai perlu ditingkatkan. Ia menyebut lima persoalan yang perlu diperhatikan. Dua di antaranya adalah ketepatan sasaran penerima dan rendahnya pelaku usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil, yang disebut masih di bawah 5%.
Pada pertengahan September 2026, HIPMI menambah sisi lain: kemudahan akses. Menurut Antara, HIPMI mendorong KUR yang mudah, transparan, dan tepat sasaran bagi pengusaha muda dan UMKM. Organisasi ini menyiapkan kanal aspirasi dan pendampingan KUR lewat jaringan daerahnya.
Pada 5 Oktober 2026, Jona menambahkan syarat lain. Kanal berita IQPlus yang dimuat BCA Sekuritas mengutipnya: “Kami ingin pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana.” Menurutnya, perlu ada kurasi, pendampingan, dan akses pasar.
Usulan pajak: insentif diperkuat, pendekatan tidak represif

Di bidang pajak, sikap HIPMI paling jelas terlihat pada November 2025. Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira menilai target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun tergolong ambisius, menurut Bisnis.com.
Ia meminta pemerintah memperluas basis pajak secara sehat dan tidak represif. Caranya lewat integrasi data lintas kementerian, digitalisasi ekonomi daerah, dan pemetaan sektor informal. Ia juga meminta insentif untuk industri padat karya, UMKM, ekonomi digital, dan hilirisasi diperkuat agar penerimaan tumbuh alami.
Pada 14 September 2026, Bisnis.com melaporkan HIPMI mendorong Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, memperkuat kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap sektor riil. Tujuannya mendukung ekspansi usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Aturan PPh final yang sudah berlaku

Usulan itu bertemu aturan yang baru berubah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 ditetapkan dan berlaku sejak 22 April 2026, kata Direktorat Jenderal Pajak. Aturan ini mengubah PP 55/2022 dan memuat ketentuan berikut:
- Tarif PPh final 0,5% berlaku untuk omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.
- Omzet Rp500 juta pertama milik wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM tidak dikenai PPh.
- Orang pribadi dan perseroan perorangan boleh memakai tarif 0,5% selama masih memenuhi kriteria, tanpa batas waktu.
Menurut Antara, fasilitas ini kini hanya untuk orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. CV dan PT dikeluarkan. Koperasi dapat memakainya selama empat tahun sejak terdaftar. Pengguna lama mendapat masa transisi sampai jangka waktu fasilitas mereka berakhir.
Alasan pemerintah terkait praktik pecah usaha. DJP menemukan indikasi pelaku usaha mendirikan badan baru agar omzet tiap entitas tetap di bawah Rp4,8 miliar, lapor Antara.
Catatan analisis: arah PP 20/2026 memberi kepastian waktu bagi orang pribadi, tetapi memperketat siapa yang berhak. Karena itu, tuntutan “insentif diperluas” perlu dibaca per jenis badan usaha, bukan sebagai satu paket untuk semua UMKM.
Enam usulan HIPMI dalam satu tabel

| No | Usulan | Disampaikan oleh | Waktu | Sumber |
| 1 | Plafon KUR naik dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar | Ketua Umum Ade Jona Prasetyo | 22 Juni 2026 | Liputan6 |
| 2 | Akses KUR mudah, transparan, tepat sasaran | Ketua Umum Ade Jona Prasetyo | 14 September 2026 | Antara |
| 3 | Pembiayaan disertai kurasi, pendampingan, akses pasar | Ketua Umum Ade Jona Prasetyo | 5 Oktober 2026 | BCA Sekuritas (IQPlus) |
| 4 | Insentif padat karya, UMKM, ekonomi digital, hilirisasi diperkuat | Sekjen Anggawira | 24 November 2025 | Bisnis.com |
| 5 | Basis pajak diperluas secara sehat, bukan represif | Sekjen Anggawira | 24 November 2025 | Bisnis.com |
| 6 | Kebijakan fiskal lebih responsif terhadap sektor riil | BPP HIPMI | 14 September 2026 | Bisnis.com |
Yang sudah dilakukan pemerintah

Pada 11 November 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan target KUR 2027 sebesar Rp325 triliun. Target tahun ini Rp295 triliun, tulis Liputan6. Total target kredit program 2027 mencapai Rp386,9 triliun. Rinciannya meliputi kredit perumahan Rp30 triliun, kredit perempuan prasejahtera Rp30 triliun, kredit usaha pertanian Rp1,4 triliun, dan kredit industri padat karya Rp600 miliar.
Debitur terdampak gempa NTT mendapat bunga KUR 0% pada 2027 dan 3% pada 2028. OJK menyiapkan restrukturisasi kredit hingga tiga tahun. Gubernur BI Destry Damayanti menyebut BI mengembalikan dana perbankan sekitar Rp84,3 triliun untuk memperkuat pembiayaan UMKM. OJK juga akan mengoptimalkan data SLIK untuk memperlancar penyaluran KUR.
Laporan atas pengumuman itu tidak menyebut perubahan plafon per debitur. Dengan kata lain, usulan Rp2 miliar belum terjawab dalam pengumuman tersebut.
Dampak praktis bagi pelaku UMKM dan pengusaha muda

Bagian ini adalah analisis penulis, bukan kebijakan resmi. Langkah berikut aman dilakukan sambil menunggu keputusan pemerintah:
- Hitung omzet tahunan. Posisikan usahamu terhadap batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar. Kedua angka itu menentukan tarif PPh finalnya.
- Cek bentuk usaha. Orang pribadi, perseroan perorangan, CV, dan PT diperlakukan berbeda sejak PP 20/2026.
- Periksa riwayat kredit. OJK akan mengoptimalkan data SLIK untuk KUR, jadi pastikan datamu bersih sebelum mengajukan.
- Jangan memecah usaha demi tarif. DJP sudah menyoroti praktik ini.
- Ikuti pengumuman resmi. Plafon dan syarat KUR hanya sah jika diumumkan pemerintah atau bank penyalur.
Pelaku usaha yang sedang menyusun strategi bisa membaca strategi UMKM menghadapi tekanan ekonomi 2026. Untuk pengaturan keuangan, ada panduan tujuh cara mengelola arus kas UMKM. Pembahasan peluang dari paket bantuan pemerintah tersedia di ulasan stimulus Rp26 triliun dan peluangnya bagi UMKM. Soal dokumen pajak, ada panduan mengurus surat bebas pajak UMKM secara online. Dari sisi pengusaha muda, tersedia ulasan lima tantangan berat pengusaha muda.
FAQ: HIPMI, KUR, dan insentif pajak UMKM
Apakah plafon KUR sudah naik menjadi Rp2 miliar?
Belum. Angka Rp2 miliar adalah usulan HIPMI yang disampaikan pada 22 Juni 2026. Laporan atas pengumuman KUR 2027 pada 11 November 2026 tidak menyebut perubahan plafon.
Apakah PPh final UMKM 0,5% masih berlaku?
Ya. Menurut DJP, PP 20/2026 membuat tarif 0,5% berlaku tanpa batas waktu bagi orang pribadi dan perseroan perorangan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. CV dan PT tidak lagi termasuk penerima fasilitas, dengan masa transisi bagi pengguna lama.
Siapa yang tidak membayar PPh atas omzet usahanya?
Wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM tidak dikenai PPh atas omzet sampai Rp500 juta per tahun. Ketentuan ini tetap berlaku dalam PP 20/2026.
Berapa target KUR 2027?
Rp325 triliun, naik dari Rp295 triliun pada 2026, menurut pengumuman Menko Airlangga pada 11 November 2026.
Artikel ini berisi informasi umum dan bukan saran keuangan atau perpajakan. Untuk keputusan pembiayaan atau kewajiban pajak usahamu, konsultasikan dengan konsultan pajak atau bank penyalur KUR. Seluruh data dalam artikel ini bersumber dari laporan media dan DJP per 20 November 2026.