Ringkasan: Menaker Yassierli menyatakan formula UMP 2027 mengacu pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, tetapi rumus rinci dan angka kenaikan belum diumumkan. UU itu sendiri punya masa transisi satu tahun. Pengusaha sebaiknya menyiapkan beberapa skenario kenaikan upah, bukan menunggu satu angka.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan formula UMP 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Pernyataan itu muncul Rabu, 21 Oktober 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan. Menaker sebut formula UMP 2027 mengacu UU baru, tetapi rinciannya belum dibuka. Angka kenaikan juga belum ada. Bagi pengusaha, artinya anggaran upah 2027 masih mengambang. Panduan ini merangkum apa yang sudah pasti, apa yang belum, dan langkah yang bisa Anda ambil sekarang.
Apa isi pernyataan Menaker soal formula UMP 2027?
Menaker Yassierli menyebut formula UMP 2027 mengacu pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan. Pembahasan dimulai di LKS Tripartit Nasional, lalu Dewan Pengupahan Nasional. Gubernur tetap menetapkan angka akhir berdasarkan masukan Dewan Pengupahan Daerah. Besaran kenaikan belum ditentukan.
Menurut CNN Indonesia, Yassierli berkata, “Formulanya mengacu ke undang-undang yang baru.”
detikcom melaporkan bahwa Menaker belum mau merinci formulanya. Pemerintah lebih dulu membahas ketentuan pengupahan di LKS Tripnas dan Depenas. Usulan buruh agar UMP naik 7% sampai 9,5% disebut sebagai satu masukan dalam pembahasan itu.
Ada tiga hal yang perlu dicatat dari pernyataan ini:
- Formula rinci belum dipublikasikan.
- Angka kenaikan belum ada.
- Pembahasan masih di tahap awal, belum di tingkat daerah.
Mengapa kabar ini terasa membingungkan?
Ada dua sinyal pemerintah yang terdengar berbeda dalam dua pekan terakhir.
Sinyal pertama datang pada 6 Oktober 2026, hari UU disahkan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan UU baru punya masa transisi satu tahun sejak diundangkan. Menurut CNBC Indonesia, aturan pengupahan baru diperkirakan dipakai untuk upah minimum 2028. Beritasatu melaporkan penjelasan Kemnaker yang sama: formula UMP 2027 belum berubah.
Sinyal kedua datang pada 21 Oktober 2026. Menaker menyebut formula UMP 2027 mengacu ke UU baru.
Analisis redaksi (bukan pernyataan pemerintah): Dua pernyataan ini belum tentu bertentangan. Menaker memakai frasa “sesuai dengan semangat undang-undang yang baru” (detikcom). Itu bisa dibaca sebagai prinsip UU, seperti peran KHL, yang masuk pembahasan lebih awal. Ketentuan teknis resminya belum berlaku. Kepastiannya menunggu aturan tertulis.
Satu catatan agar Anda tidak salah rujuk. Media menyebut dasar hukum formula saat ini secara berbeda. CNN Indonesia menyebut PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan indeks tertentu (alfa) 0,5–0,9. Beritasatu dan CNBC masih menyebut PP 51/2023. Cek langsung ke peraturan di JDIH sebelum mengutipnya di dokumen internal.
Kronologi singkat
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
| 1 Sep 2026 | Surat Presiden Prabowo dikirim ke DPR | Warta Ekonomi |
| 14 Sep–4 Okt 2026 | Pembahasan RUU di DPR | Warta Ekonomi |
| 6 Okt 2026 | DPR mengesahkan UU; Kemnaker menyebut masa transisi satu tahun | CNBC Indonesia |
| 13 Okt 2026 | KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 7,5–9,5% | Katadata |
| 21 Okt 2026 | Menaker: formula UMP 2027 mengacu UU baru | CNN Indonesia, detikcom |
Apa yang diatur UU Pelindungan Ketenagakerjaan soal upah?
Warta Ekonomi mencatat UU ini memuat sembilan substansi utama. Pembahasannya berjalan dari 14 September sampai 4 Oktober 2026. Untuk pengupahan, UU mengatur upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, pembayaran upah dalam kondisi tertentu, dan pemotongan upah.
Poin yang paling relevan bagi pengusaha:
- KHL kembali menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
- Survei KHL dijadwalkan dilakukan BPS, menurut laporan Buletin Finansial dan Talenta.
- Peran Dewan Pengupahan dilibatkan dalam penetapan.
- UU membatasi PKWT dan outsourcing.
- UU melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.
- Pekerja informal dan pekerja platform digital masuk cakupan perlindungan.
Masuknya KHL tidak berarti upah dihitung hanya dari biaya hidup. Receh.in mencatat hal itu dalam ulasannya.
UU ini juga belum berlaku penuh. Kemnaker menyebut masa transisi satu tahun sejak diundangkan, dengan implementasi penuh ditargetkan mulai 6 Oktober 2027 (Warta Ekonomi). LBH Surakarta mencatat per 14 Oktober 2026 nomor dan tanggal pengundangan belum dapat dipastikan. Rumus lengkap dan beberapa ketentuan lain akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagaimana formula upah minimum yang berlaku sekarang?
Formula penyesuaian upah saat ini memakai tiga variabel: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Menurut CNN Indonesia, alfa berkisar 0,5–0,9. KHL tetap menjadi pertimbangan, tetapi tidak dihitung langsung di dalam rumusnya.
Sebagai titik awal, ini angka UMP 2026 menurut agregator loker.id (verifikasi dengan SK gubernur masing-masing):
| Indikator | UMP 2026 |
| Tertinggi (DKI Jakarta) | Rp5.729.876 |
| Rata-rata 38 provinsi | Rp3.508.714 |
Usulan buruh memakai rumus yang sama dengan alfa di batas atas. KSPI menghitung (3,20% + 5,43%) × 0,9, dengan hasil rata-rata nasional sekitar 7,7% (Kabar Bursa). Angka 3,20% dan 5,43% adalah asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi versi KSPI, bukan data resmi BPS.
Siapa yang menetapkan UMP 2027, dan kapan?
Alurnya, berdasarkan keterangan Menaker:
- LKS Tripartit Nasional membahas ketentuan pengupahan.
- Dewan Pengupahan Nasional membahas KHL dan formula.
- Dewan Pengupahan Daerah memberi masukan ke gubernur.
- Gubernur menetapkan UMP. Kementerian tidak menetapkan angka final.
Soal waktu, belum ada jadwal 2027 yang diumumkan pemerintah. KSPI meminta UMP dan upah minimum sektoral provinsi ditetapkan 1 November 2026 (Katadata). Itu permintaan, bukan keputusan.
Aturan sebelumnya menetapkan UMP paling lambat 21 November dan UMK paling lambat 30 November. Namun tahun lalu jadwal itu molor. Bisnis.com melaporkan Presiden menandatangani PP Pengupahan pada Desember 2025 dan memberi gubernur tiga hari untuk menetapkan upah 2026. Pelajarannya: jangan menunggu pengumuman untuk mulai menghitung.
Bagaimana posisi buruh dan pengusaha?
Buruh. KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5–9,5%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai kenaikan sebesar itu tidak otomatis memicu PHK. Ia menyebut upah minimum seharusnya diiringi kenaikan produktivitas dan penurunan biaya overhead.
Pengusaha. Menurut laporan Gebrak.id, pengusaha meminta penetapan upah mempertimbangkan inflasi, produktivitas, dan kondisi dunia usaha. Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, menyoroti soal produktivitas. Pada Desember 2025, Apindo juga menyampaikan pandangan yang lebih luas (Bisnis.com). Menurut Apindo, UMP sebaiknya menjadi jaring pengaman, dan kesepakatan bipartit di tingkat perusahaan diberi ruang lebih besar. Pandangan itu disampaikan untuk UMP 2026. Belum ada posisi resmi Apindo untuk 2027 yang saya temukan per 22 Oktober 2026.
Pemerintah. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, menyatakan kenaikan tidak bisa memakai satu angka seragam nasional. Besarannya harus mengacu pada formula dan data resmi tiap daerah (Liputan6).
Apa yang sudah pasti, dan apa yang belum?
| Hal | Status per 22 Okt 2026 |
| UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR | Pasti (6 Okt 2026) |
| Masa transisi satu tahun | Pasti menurut Kemnaker; tanggal pengundangan belum jelas |
| Gubernur menetapkan UMP | Pasti |
| Alur LKS Tripnas → Depenas → Depeda | Disampaikan Menaker |
| Rumus rinci UMP 2027 | Belum diumumkan |
| Besaran kenaikan | Belum ditentukan |
| Tanggal penetapan 2027 | Belum diumumkan |
| UMP 9% atau 9,5% | Usulan buruh, bukan keputusan |
Berapa dampak biayanya? Simulasi untuk 10 karyawan
Berikut simulasi redaksi. Ini bukan angka resmi dan bukan prediksi. Dasarnya rata-rata UMP 2026 Rp3.508.714 dengan rumus UMP 2027 = UMP 2026 × (1 + kenaikan). Skenario 3,5% dan 5% hanya ilustrasi batas bawah. Skenario 7,7% dan 9,5% mengikuti hitungan dan usulan KSPI.
| Skenario kenaikan | Upah per bulan | Tambahan per orang/bulan | Tambahan 10 orang/tahun |
| 3,5% (ilustrasi) | ±Rp3,63 juta | ±Rp123 ribu | ±Rp14,7 juta |
| 5% (ilustrasi) | ±Rp3,68 juta | ±Rp175 ribu | ±Rp21,1 juta |
| 7,7% (hitungan KSPI) | ±Rp3,78 juta | ±Rp270 ribu | ±Rp32,4 juta |
| 9,5% (batas atas usulan KSPI) | ±Rp3,84 juta | ±Rp333 ribu | ±Rp40,0 juta |
Angka di atas hanya gaji pokok setara UMP. Tabel ini belum menghitung BPJS, THR, lembur, dan tunjangan. Gaji Anda bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata nasional. Ganti angka rata-rata dengan UMP atau UMK daerah Anda.
Cara menyiapkan bisnis menghadapi UMP 2027, langkah demi langkah
Cara menyiapkan anggaran upah 2027: 1) petakan karyawan yang gajinya dekat UMP/UMK, 2) hitung tiga skenario kenaikan, 3) cek struktur skala upah, 4) amankan arus kas Januari 2027, 5) tinjau harga dan margin, 6) pantau sumber resmi, 7) audit kontrak kerja.
- Petakan karyawan yang gajinya dekat UMP atau UMK. Merekalah yang paling terdampak. UMK harus lebih tinggi dari UMP di daerah yang menetapkannya (loker.id).
- Hitung tiga skenario, bukan satu angka. Pakai rumus UMP 2026 × (1 + persentase). Siapkan batas bawah, tengah, dan atas.
- Cek struktur dan skala upah Anda. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Pekerja yang lebih lama mengikuti struktur dan skala upah perusahaan (loker.id). UU baru juga mengatur struktur dan skala upah.
- Amankan arus kas awal tahun. Kenaikan berlaku 1 Januari. Pelajari cara mengelola cash flow UMKM, termasuk memisahkan rekening dan memproyeksikan kas bulanan. Cadangan juga penting, jadi baca juga soal dana darurat bisnis.
- Tinjau harga jual dan margin. Kenaikan biaya tenaga kerja perlu dimasukkan ke perhitungan harga. Panduan strategi UMKM menghadapi tekanan ekonomi 2026 bisa jadi bahan awal.
- Pantau sumber resmi. Ikuti SK gubernur, Dewan Pengupahan Daerah, dan Kemnaker. Jangan memakai angka dari media sosial sebagai dasar keputusan.
- Audit kontrak kerja. UU membatasi PKWT dan outsourcing serta melarang penahanan ijazah. Detail teknisnya belum final. Tinjau kontrak yang ada selagi masa transisi berjalan.
Untuk dasar pembukuan, panduan mengatur keuangan bisnis kecil membantu memisahkan biaya tenaga kerja dari biaya lain. Setelah angka resmi keluar, lihat juga tanda bisnis UMKM yang sehat untuk mengecek apakah margin Anda masih aman.
FAQ — Formula UMP 2027 dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Apa formula UMP 2027 menurut Menaker?
Menaker Yassierli menyatakan formula UMP 2027 mengacu pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru dengan KHL sebagai pertimbangan. Rumus rincinya belum diumumkan. Pembahasan dimulai di LKS Tripnas dan Depenas. Gubernur menetapkan angka akhir.
Apakah UMP 2027 pasti naik 9%?
Tidak. Angka 7,5–9,5% adalah usulan KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan pemerintah. Menaker menyebut usulan itu satu masukan yang akan dikaji bersama Dewan Pengupahan.
Kapan UMP 2027 diumumkan?
Belum ada jadwal resmi yang saya temukan per 22 Oktober 2026. KSPI meminta penetapan 1 November 2026. Aturan lama menetapkan batas 21 November untuk UMP dan 30 November untuk UMK. Tahun lalu penetapan baru terjadi akhir Desember.
Apakah UU baru langsung berlaku untuk pengusaha?
Belum. Kemnaker menyebut masa transisi satu tahun sejak diundangkan, dengan implementasi penuh ditargetkan mulai 6 Oktober 2027. Aturan pengupahan baru diperkirakan dipakai untuk upah minimum 2028.
Siapa yang menetapkan UMP?
Gubernur, berdasarkan masukan Dewan Pengupahan Daerah.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum atau keuangan. Konsultasikan keputusan pengupahan dengan konsultan hukum ketenagakerjaan atau perencana keuangan bersertifikat. Status regulasi dapat berubah setelah 22 Oktober 2026.
Sumber
- CNN Indonesia — Menaker: Formula UMP 2027 Mengacu UU Baru
- detikcom — Bocoran Penetapan & Formula UMP 2027
- CNBC Indonesia — UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan
- Katadata — KSPI Sebut Kenaikan UMP 7,5–9,5% Tak akan Picu PHK
- Bisnis.com — Prabowo Teken PP Upah
Ditulis oleh tim redaksi bizznessday.
